TAJUKREPORTASE COM – JAKARTA – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) bersama Ombudsman Republik Indonesia (RI) memperkuat koordinasi dan monitoring pelayanan publik dalam penanganan bencana gempa di Nusa Tenggara Timur (NTT) serta pemulihan pascabencana banjir di wilayah Sumatra.
Koordinasi tersebut berlangsung di Ruang Rapat Gunung Rinjani, Gedung Graha BNPB, Jakarta, Kamis (3/9). Pimpinan Ombudsman RI Robert Na Endi Jaweng diterima langsung Sekretaris Utama BNPB Rustian.
Ombudsman RI sebagai lembaga negara yang memiliki kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik turut melakukan pemantauan terhadap kualitas pelayanan kebencanaan. Pemantauan mencakup akses masyarakat terhadap bantuan, layanan dasar, mekanisme pengaduan, hingga respons pemerintah terhadap kebutuhan warga terdampak bencana.
Kolaborasi tersebut dilakukan untuk memastikan pelayanan penanggulangan bencana berjalan transparan, akuntabel, responsif, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
Dalam penanganan bencana, koordinasi BNPB dan Ombudsman diarahkan untuk memastikan masyarakat terdampak memperoleh pelayanan yang cepat, tepat, transparan, akuntabel, nondiskriminatif, serta sesuai dengan kebutuhan di lapangan.
Hasil pemantauan dan masukan dari Ombudsman RI nantinya menjadi bahan evaluasi bagi BNPB bersama pemerintah daerah untuk memperbaiki kualitas pelayanan kepada masyarakat terdampak bencana.
Koordinasi dan monitoring juga mencakup seluruh tahapan penanganan bencana, mulai dari tanggap darurat hingga rehabilitasi dan rekonstruksi. Setiap tahapan diharapkan dilaksanakan secara terukur dengan tetap mengedepankan kepentingan masyarakat terdampak.
Korban Gempa NTT
BNPB mencatat hingga Selasa (1/9), gempa berkekuatan magnitudo (M) 7,7 di NTT menyebabkan 127 orang meninggal dunia, 1.668 orang luka-luka, dan 181.354 jiwa mengungsi.
Gempa tersebut juga berdampak terhadap 97.215 rumah dan 1.853 fasilitas umum yang mengalami kerusakan di tujuh kabupaten.
Aktivitas gempa susulan telah tercatat lebih dari 10.000 kali. Namun, aktivitas tersebut secara bertahap menunjukkan tren penurunan.
Kondisi tersebut masih memengaruhi psikologis masyarakat. Sebagian warga memilih melakukan pengungsian secara mandiri meskipun aktivitas gempa susulan mulai menurun.
Seiring dengan menurunnya aktivitas gempa, warga yang sebelumnya berada di pos pengungsian secara bertahap mulai kembali ke rumah masing-masing.
1.381 Ton Logistik Didistribusikan
BNPB juga terus menyalurkan bantuan logistik berdasarkan data kebutuhan yang dihimpun dari setiap posko lapangan.
Hingga saat ini, sedikitnya 1.381,6 ton logistik telah didistribusikan melalui Posko Aju Labuan Bajo dan Maumere.
Untuk menjangkau wilayah yang sulit diakses, BNPB mengerahkan berbagai sarana transportasi dan mobilisasi, baik melalui jalur darat, laut maupun udara.
Armada yang digunakan antara lain truk, sepeda motor trail, helikopter, serta Kapal Republik Indonesia (KRI).
BNPB dan Ombudsman RI berharap kolaborasi tersebut dapat semakin memperkuat tata kelola pelayanan kebencanaan, memastikan mekanisme pengaduan masyarakat berjalan efektif, serta menjamin warga terdampak memperoleh pelayanan publik sesuai kebutuhan.
