TAJUKREPORTASE – COM – JAKARTA – Pemerintah terus memperkuat inklusi dan literasi keuangan dengan memperluas kepemilikan rekening masyarakat. Langkah tersebut dilakukan untuk meningkatkan akses warga terhadap layanan keuangan formal sekaligus mendorong pemanfaatan sistem pembayaran digital.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan tingkat inklusi keuangan Indonesia saat ini telah mencapai 93,62 persen. Sementara itu, tingkat literasi keuangan tercatat sebesar 63,57 persen.
Hal tersebut disampaikan Airlangga usai mengikuti rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (9/9/2026).
“Jadi pembahasan dengan Bapak Presiden terkait dengan kepemilikan rekening daripada warga negara atau masyarakat Indonesia. Tadi sudah disampaikan bahwa berdasarkan survei atau sensus yang dilakukan oleh OJK dan BPS, itu tingkat inklusi keuangan kita sudah mencapai 93,62 persen. Kemudian juga untuk literasi keuangan itu sebesar 63,57 persen,” ujar Airlangga.
Menurutnya, capaian tersebut menunjukkan perkembangan positif. Namun, pemerintah masih akan mendorong peningkatan inklusi dan literasi agar semakin banyak masyarakat tidak hanya memiliki akses terhadap layanan keuangan, tetapi juga memahami cara memanfaatkannya.
Salah satu langkah yang disiapkan pemerintah yakni menyediakan rekening bagi masyarakat melalui PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI dan Bank Syariah Indonesia (BSI).
Kebijakan tersebut ditujukan untuk memperluas kepemilikan rekening sekaligus memperkuat akses masyarakat terhadap layanan keuangan formal.
Dalam pelaksanaannya, data kependudukan dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) akan dipadankan dengan sistem yang tersedia di Bank Indonesia, terutama yang berkaitan dengan sistem pembayaran.
Integrasi data tersebut diharapkan dapat membantu pemerintah menyediakan layanan keuangan yang lebih tepat sasaran dan mudah dijangkau masyarakat.
Selain rekening, pemerintah juga akan memperkuat penggunaan sistem pembayaran digital melalui Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS).
Airlangga mengatakan QRIS akan menjadi bagian dari sistem yang menghubungkan rekening masyarakat dengan layanan pembayaran digital. Dengan demikian, masyarakat diharapkan semakin mudah melakukan transaksi dalam aktivitas ekonomi sehari-hari.
“Yang kedua gateway system-nya jadi menggunakan QRIS. Ini yang disiapkan agar literasi dan juga inklusif keuangan kita bisa mencapai seoptimal mungkin. Lebih tinggi dari yang sudah kita capai,” katanya.
Airlangga menambahkan, rekening yang disiapkan tersebut nantinya juga dapat digunakan untuk mendukung penyaluran berbagai program pemerintah kepada masyarakat.
“Tentu ke depannya berbagai program, nanti akan dikirimkan kepada rekening-rekening yang disiapkan untuk warga negara tersebut,” ungkapnya.
Pemerintah berharap pemerataan kepemilikan rekening dapat membuat penyaluran program kepada masyarakat berlangsung lebih efektif. Selain itu, masyarakat diharapkan semakin aktif menggunakan layanan keuangan formal dan sistem pembayaran digital.
Penguatan inklusi dan literasi keuangan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah membangun ekosistem keuangan yang lebih inklusif. Koordinasi antarlembaga juga akan terus dilakukan untuk memastikan integrasi data, penyediaan rekening, serta sistem pembayaran dapat berjalan secara efektif.
Dengan akses dan pemahaman keuangan yang semakin luas, pemerintah menilai partisipasi masyarakat dalam sistem keuangan nasional dapat terus meningkat sekaligus mendukung aktivitas perekonomian.
