TAJUKREPORTASE – COM – JAKARTA – Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 6 persen pada 2027. Target tersebut menjadi bagian dari strategi pemerintah memperkuat ketahanan ekonomi nasional di tengah berbagai risiko global.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan perekonomian nasional masih menghadapi sejumlah tantangan, mulai dari konflik geopolitik, gejolak harga energi dan pangan, hingga tingginya suku bunga global.
Meski demikian, pemerintah menilai fundamental ekonomi Indonesia masih cukup kuat. Pada semester I 2026, ekonomi nasional tumbuh 5,45 persen secara kumulatif (ctc), menjadi pertumbuhan tertinggi untuk periode yang sama dalam 13 tahun terakhir.
“Rasio Gini turun ke 0,368 di bulan Maret, dan diikuti dengan Tingkat Pengangguran Terbuka itu sebesar 4,65 persen di bulan Mei,” kata Airlangga dalam Konferensi Pers RAPBN dan Nota Keuangan Tahun Anggaran 2027 di Kantor Direktorat Jenderal Pajak, Jumat (14/8).
Ia juga menyebut sejumlah indikator menunjukkan aktivitas ekonomi domestik masih berada dalam kondisi positif. Indeks Keyakinan Konsumen tercatat 116,8, sedangkan Purchasing Managers’ Index (PMI) manufaktur berada di level 50,2.
Aktivitas ekonomi riil turut menunjukkan pertumbuhan. Penjualan mobil meningkat 33,3 persen secara tahunan (yoy), konsumsi listrik tumbuh 10,8 persen, dan penjualan semen naik 13,5 persen.
Di sektor keuangan, Dana Pihak Ketiga (DPK) pada Juni 2026 tumbuh 10,21 persen yoy, sementara kredit tumbuh 12,67 persen. Kredit investasi bahkan meningkat 24,9 persen, sedangkan kredit UMKM mulai pulih dengan pertumbuhan 1,05 persen.
Dari sisi investasi, realisasi sepanjang semester I 2026 mencapai Rp1.010,6 triliun. Pemerintah menilai capaian tersebut mencerminkan kepercayaan investor yang masih terjaga terhadap perekonomian nasional.
Ketahanan eksternal juga disebut tetap kuat. Cadangan devisa Indonesia mencapai US$145,3 miliar atau setara dengan 5,5 bulan impor. Neraca perdagangan sepanjang Januari-Juni 2026 juga mencatat surplus kumulatif US$3,58 miliar.
Pemerintah turut mempertahankan berbagai kebijakan untuk menjaga daya beli masyarakat. Airlangga mengatakan stimulus yang diberikan pemerintah pada kuartal I mencapai sekitar Rp70 triliun, sedangkan pada kuartal II mencapai Rp26,34 triliun.
Stimulus tersebut mencakup insentif perpajakan, transportasi, pembebasan biaya masuk LPG, program magang dan vokasi, hingga bantuan pangan.
Selain menjaga daya beli, pemerintah mendorong sejumlah kebijakan transformasi ekonomi. Salah satunya program B50 yang diproyeksikan mampu menghemat devisa hingga Rp170 triliun.
Pemerintah juga mencatat 26 proyek hilirisasi telah melakukan groundbreaking. Sementara itu, Bank Emas atau Bulion Bank saat ini mengelola sekitar 153 ton emas dengan nilai sekitar US$20 miliar.
Pada sektor perdagangan dan pasar keuangan, pemerintah mendorong reformasi bursa saham serta rencana demutualisasi pasar modal. Pemerintah juga telah mengimplementasikan 25 perjanjian dagang internasional.
Konsolidasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) juga terus dilakukan. Dari total 1.074 BUMN, pemerintah menyebut sebanyak 290 BUMN telah ditutup sebagai bagian dari upaya efisiensi dan penataan perusahaan negara.
Target Ekonomi 2027
Untuk 2027, pemerintah bersama DPR telah menyepakati sejumlah asumsi dasar ekonomi makro dalam RAPBN. Pertumbuhan ekonomi ditargetkan mencapai 6 persen dengan tingkat inflasi sebesar 2,5 persen.
Pemerintah juga menetapkan sasaran tingkat kemiskinan sebesar 6-6,5 persen dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada kisaran 4,3-4,87 persen.
Untuk mengejar target tersebut, pemerintah akan memperkuat mesin pertumbuhan sektoral berbasis transformasi. Fokus diarahkan pada sektor bernilai tambah tinggi seperti digitalisasi, semikonduktor, dan artificial intelligence (AI).
Sektor pertanian dan energi juga akan diperkuat sebagai sektor yang dinilai memiliki daya tahan terhadap perubahan ekonomi. Pemerintah turut menyiapkan pembentukan bursa komoditas mineral yang akan menjadi acuan Indonesia Reference Price.
Daya saing investasi dan ekspor juga akan ditingkatkan melalui deregulasi, optimalisasi perjanjian internasional, serta pembentukan Pusat Finansial Internasional Indonesia.
Kebijakan tersebut akan didukung bauran kebijakan fiskal, moneter, dan investasi dengan melibatkan Danantara serta sektor swasta.
Juru Bicara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Haryo Limanseto mengatakan pemerintah akan memastikan kebijakan ekonomi pada 2027 tidak hanya mengejar pertumbuhan, tetapi juga berdampak terhadap masyarakat.
“Komitmen Pemerintah tentu untuk tahun 2027 ini fokusnya memperkuat ketahanan perekonomian nasional sekaligus mempercepat pencapaian sasaran pembangunan,” ujar Haryo.
Pemerintah juga mengalokasikan anggaran perlindungan sosial sebesar Rp549,9 triliun pada 2027. Anggaran tersebut akan digunakan untuk berbagai program, antara lain Program Keluarga Harapan (PKH), bantuan sembako, bantuan iuran Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP), penanganan bencana, subsidi BBM, KIP Kuliah, subsidi Kredit Usaha Rakyat (KUR), dan program perlindungan sosial lainnya.
Pemerintah berharap kombinasi kebijakan tersebut dapat menjaga stabilitas ekonomi, memperluas kesempatan kerja, meningkatkan daya saing, serta mendorong kualitas hidup masyarakat.
