TAJUKREPORTASE – COM – JAKARTA – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto meminta jajaran humas pemerintah daerah (Pemda) aktif memantau dan menganalisis informasi yang berkembang di media sosial.
Bima menyampaikan hal tersebut usai menghadiri Forum Koordinasi Optimalisasi Peran Humas Kementerian, Lembaga, dan Pemda dalam Menghadapi Disinformasi, Fitnah, dan Kebencian (DFK) serta Disrupsi Informasi di Graha Marinir, Kwitang, Jakarta Pusat, Selasa (2/9).
Menurut Bima, aktivitas media monitoring harus dilakukan secara rutin setiap hari. Langkah tersebut diperlukan agar pemerintah dapat segera mengidentifikasi sekaligus merespons informasi bohong maupun konten yang mengarah pada disinformasi, fitnah, dan kebencian.
“Tim media monitoring itu harus aktif, jadi nggak reaktif. Jadi ini adalah tugas setiap hari, memonitor, menganalisis. Begitu muncul hoaks, begitu muncul tendensi DFK, itu diidentifikasi secara cepat,” kata Bima.
Bima menilai keterlambatan pemerintah dalam merespons informasi yang beredar dapat menciptakan ruang kosong di tengah masyarakat. Kondisi tersebut berpotensi dimanfaatkan oleh berbagai konten yang tidak sesuai fakta.
“Karena ketika lambat itu, ruang kosong itu kemudian diisi oleh video pendek, diisi oleh komentar-komentar yang tidak benar,” ujarnya.
Karena itu, ia menekankan pentingnya kecepatan dan ketepatan tim media monitoring dalam membaca perkembangan informasi di ruang digital.
Bima mengatakan pemerintah tidak cukup hanya memberikan respons setelah isu berkembang luas. Humas pemerintah perlu bergerak lebih awal dengan melakukan pemantauan, analisis, serta memberikan informasi yang akurat kepada masyarakat.
“Jadi poin tadi adalah bergerak cepat untuk menihilkan ruang kosong yang menyebalkan potensi DFK,” pungkasnya.
