TAJUKREPORTASE COM – JAKARTA — Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memperkuat sinergi lintas kementerian dan lembaga untuk mempercepat integrasi SAPA UMKM sebagai sistem layanan terpadu bagi pelaku UMKM di seluruh Indonesia.
Upaya tersebut dibahas dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Sinergi Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan UMKM melalui SAPA UMKM yang melibatkan pimpinan serta perwakilan dari puluhan kementerian dan lembaga.
Menteri UMKM Maman Abdurrahman mengapresiasi komitmen kementerian dan lembaga yang mendukung implementasi SAPA UMKM melalui penandatanganan komitmen bersama.
Menurut Maman, integrasi tersebut diharapkan mampu memperkuat ekosistem layanan pemerintah agar lebih mudah diakses, terhubung, dan tepat sasaran bagi pelaku UMKM.
“Alhamdulillah, sebagian besar kementerian dan lembaga telah menyatakan kesepakatan untuk melakukan sinergi sekaligus membangun kesepahaman dalam pemanfaatan SAPA UMKM sebagai satu sistem pelayanan terintegrasi bagi seluruh pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah di Tanah Air,” ujar Maman di Jakarta, Jumat (14/8/2026).
Konsolidasi Program UMKM
Maman mengatakan rakor tersebut menjadi forum strategis untuk menyamakan langkah dalam konsolidasi dan reorientasi program pemberdayaan UMKM.
Forum itu juga diarahkan untuk mempercepat integrasi SAPA UMKM sebagai aplikasi satu pintu layanan pemberdayaan UMKM secara nasional.
Ia menjelaskan, integrasi SAPA UMKM dengan sejumlah kementerian dan lembaga telah mulai dikembangkan. Di antaranya mencakup layanan sertifikasi halal bersama Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), perizinan Pangan Industri Rumah Tangga (P-IRT) bersama pemerintah provinsi, serta aspek pengawasan bersama Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).
Namun, Maman menekankan proses integrasi tidak dapat dilakukan secara instan. Setiap kementerian dan lembaga memiliki mekanisme pelayanan serta basis data yang berbeda sehingga diperlukan tahapan yang terukur.
“Kami ingin semuanya berjalan proporsional dan bertahap. Kami tidak ingin terburu-buru sehingga justru kurang tepat sasaran bagi pengusaha UMKM,” ujarnya.
Cegah Duplikasi Program
Kementerian UMKM menilai kemudahan, pelindungan, dan pemberdayaan UMKM merupakan agenda bersama yang membutuhkan keterlibatan aktif lintas kementerian dan lembaga.
Selama ini, berbagai program dan layanan pemerintah untuk UMKM masih tersebar di sejumlah instansi dengan mekanisme dan basis data yang berbeda. Kondisi tersebut membuat data UMKM belum sepenuhnya terintegrasi dan berpotensi menimbulkan duplikasi program maupun layanan.
Melalui SAPA UMKM, pemerintah mendorong agar berbagai layanan tersebut dapat semakin terkoneksi. Dengan demikian, pelaku UMKM diharapkan dapat memperoleh akses terhadap program yang sesuai dengan kebutuhan serta tahap perkembangan usahanya.
Kementerian UMKM berharap kesepahaman yang dibangun dalam rakor tersebut dapat diterjemahkan menjadi langkah konkret antarkementerian dan lembaga.
Integrasi layanan tersebut diharapkan mampu mendorong UMKM menjadi semakin maju, produktif, dan berdaya saing sekaligus memperkuat kontribusi sektor UMKM terhadap perekonomian nasional.
