LOMBOK BARATA – TAJUK REPORTASE COM – Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) mendorong pemerintah daerah memanfaatkan platform SAPA UMKM sebagai instrumen untuk memperkuat pembinaan pelaku usaha sekaligus meningkatkan kualitas tata kelola UMKM berbasis data.
Sekretaris Kementerian UMKM Loto Srinaita Ginting mengatakan SAPA UMKM dirancang sebagai platform ekosistem layanan UMKM terpadu nasional yang mengintegrasikan berbagai layanan pemerintah dalam satu akun dan satu platform. Kehadiran platform tersebut diharapkan mampu mempermudah koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mendampingi pelaku UMKM.
“SAPA UMKM merupakan platform ekosistem layanan UMKM terpadu nasional yang mengintegrasikan seluruh layanan pemerintah dalam satu akun dan satu platform,” kata Loto saat menghadiri Rapat Kerja Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) bertema Pemberdayaan UMKM dalam Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Daerah di Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, Jumat (17/7).
Menurutnya, SAPA UMKM memungkinkan pemerintah daerah memetakan potensi komoditas unggulan, memantau program pembinaan, hingga mengevaluasi perkembangan UMKM secara real time melalui sistem data yang terintegrasi.
Loto menjelaskan integrasi data tersebut juga dapat membantu pemerintah daerah menyusun kebijakan dan mengalokasikan anggaran secara lebih tepat sasaran sesuai kebutuhan pelaku usaha di masing-masing wilayah.
Selain itu, sistem terpadu dinilai mampu mengurangi tumpang tindih program pembinaan sehingga layanan bagi UMKM di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota menjadi lebih efektif.
Dalam kesempatan yang sama, Loto memaparkan perkembangan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR). Hingga 5 Juli 2026, realisasi penyaluran KUR telah mencapai Rp152,8 triliun atau sekitar 52,4 persen dari total plafon yang disediakan pemerintah.
Dana tersebut telah disalurkan kepada sekitar 2,4 juta debitur. Menurut Loto, capaian tersebut menunjukkan tren penyaluran KUR yang semakin baik, baik dari sisi realisasi maupun kualitas pembiayaan.
Meski demikian, ia menilai peran pemerintah daerah dalam memperluas akses pembiayaan masih perlu ditingkatkan. Berdasarkan data hingga 24 Juni 2026, baru 21 dari 38 provinsi yang aktif mengusulkan calon penerima KUR melalui Sistem Informasi Kredit Program (SIKP).
Dari 13.057 calon debitur yang diusulkan pemerintah daerah, sebanyak 4.053 debitur telah berhasil memperoleh akad kredit atau memiliki tingkat keberhasilan sekitar 31 persen.
Loto berharap seluruh pemerintah daerah dapat lebih aktif melakukan pendataan dan mengusulkan pelaku UMKM yang layak menerima pembiayaan agar akses permodalan semakin merata.
Ia menegaskan, penguatan sektor UMKM membutuhkan kolaborasi yang erat antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Menurutnya, sinergi tersebut menjadi fondasi dalam membangun ekosistem UMKM yang lebih tangguh, produktif, dan mampu meningkatkan daya saing ekonomi nasional.
