JAKARTA -TAJUK REPORTASE COM – Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mendorong percepatan deregulasi, penataan ruang, dan penataan aktivitas kepelabuhanan guna mempercepat pengembangan Bali Maritime Tourism Hub (BMTH) di Pelabuhan Benoa, Bali.
Langkah tersebut dinilai menjadi kunci agar kawasan marina modern itu mampu berkembang sebagai gerbang wisata bahari internasional sekaligus pusat aktivitas kapal pesiar dan yacht di Asia Tenggara.
Penegasan itu disampaikan AHY saat meninjau kawasan BMTH di Pelabuhan Benoa, Denpasar, Selasa (21/7). Menurutnya, pembangunan infrastruktur harus berjalan seiring dengan penyempurnaan regulasi, sinkronisasi tata ruang, serta penguatan koordinasi lintas kementerian dan lembaga agar mampu menarik investasi dan meningkatkan kunjungan wisatawan berkualitas.
“Di lokasi ini tengah dibangun kawasan, fasilitas, dan ekosistem yang akan mendukung berkembangnya wisata bahari Indonesia,” ujar AHY.
AHY mengatakan Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia memiliki peluang besar menjadi salah satu pusat wisata bahari global. Bali yang telah dikenal sebagai destinasi wisata internasional dinilai memiliki posisi strategis untuk berkembang menjadi hub kapal pesiar dan yacht, apabila didukung regulasi yang adaptif serta infrastruktur yang memadai.
BMTH dirancang sebagai kawasan marina terpadu yang mampu menampung hingga 188 yacht, termasuk super yacht dan mega yacht, serta menyediakan dermaga bagi lima kapal pesiar berukuran besar. Kawasan tersebut juga akan dilengkapi pusat hiburan, area komersial, ruang terbuka hijau, taman publik, hingga berbagai fasilitas pendukung lainnya.
Menurut AHY, keberadaan wisatawan kapal pesiar dan yacht akan memberikan dampak ekonomi yang lebih luas karena memiliki lama tinggal lebih panjang dibanding wisatawan pada umumnya.
“Para wisatawan ini bukan hanya datang untuk singgah. Mereka bisa tinggal berminggu-minggu, berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun. Artinya, mereka akan berbelanja, menggunakan berbagai layanan, dan menggerakkan roda perekonomian masyarakat Bali,” katanya.
Pemerintah, lanjut AHY, tengah mengoordinasikan penyelesaian sejumlah isu strategis untuk mempercepat pengembangan BMTH. Langkah tersebut meliputi deregulasi layanan marina dan kapal pesiar, integrasi layanan lintas instansi, penyesuaian tata ruang, hingga penataan kawasan Pelabuhan Benoa agar memiliki kepastian regulasi dan daya saing internasional.
Salah satu upaya yang dilakukan ialah relokasi bertahap aktivitas kapal perikanan menuju Pelabuhan Perikanan Pengambengan yang dikembangkan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Penataan itu diharapkan membuka ruang bagi optimalisasi kawasan marina sekaligus meningkatkan keselamatan pelayaran dan kenyamanan wisatawan.
Meski demikian, AHY menegaskan pengembangan BMTH tetap harus mengedepankan prinsip pembangunan berkelanjutan dengan menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, pelestarian lingkungan, dan perlindungan budaya Bali.
“Seluruh proses pembangunan BMTH akan mengedepankan prinsip keberlanjutan, memperhatikan aspirasi masyarakat, serta berjalan sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Detail Tata Ruang,” ujarnya.
Ia menambahkan keberhasilan BMTH tidak hanya diukur dari pembangunan fisik, tetapi juga dari kemampuannya menciptakan lapangan kerja, menarik investasi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan memperkuat posisi Indonesia sebagai negara maritim.
“Mengapa tidak jika visinya menjadikan kawasan ini sebagai salah satu marina terbesar dan terbaik di Asia Tenggara? Indonesia sebagai negara maritim dan negara kepulauan terbesar sudah sepatutnya menjadi hub sekaligus pusat wisata bahari yang mendunia,” kata AHY.
Dalam kunjungan tersebut, AHY juga menerima paparan mengenai progres pengembangan BMTH, termasuk percepatan deregulasi, penyesuaian tata ruang, pembangunan kawasan marina, serta rencana relokasi aktivitas perikanan sebagai bagian dari transformasi Pelabuhan Benoa menjadi pusat pariwisata maritim terpadu.
