JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menegaskan pembangunan Bali ke depan tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi dan pariwisata, tetapi juga harus menjaga kelestarian lingkungan, budaya, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal.
Komitmen tersebut disampaikan AHY usai memimpin Rapat Koordinasi Pengembangan Wilayah Bali di Gedung Wiswa Sabha, Kantor Gubernur Bali, Denpasar, Selasa (21/7). Rapat dihadiri sejumlah menteri Kabinet Merah Putih, Gubernur Bali Wayan Koster, serta para kepala daerah se-Bali.
AHY mengatakan Bali merupakan wajah Indonesia di mata dunia sehingga pembangunan di Pulau Dewata harus dilakukan secara berkelanjutan. Menurutnya, keberhasilan sektor pariwisata tidak boleh dibayar dengan kerusakan lingkungan maupun terkikisnya budaya lokal.
“Bali merupakan andalan Indonesia. Kita ingin memastikan Bali sebagai destinasi pariwisata berkelas dunia terus menjadi tujuan wisatawan domestik maupun mancanegara. Namun tidak adil jika demi mengejar pertumbuhan pariwisata, masyarakat Bali, alam Bali, dan budaya Bali justru terabaikan,” kata AHY.
Dalam rapat tersebut, pemerintah menyepakati sejumlah prioritas pembangunan. Salah satunya penguatan tata ruang agar keseimbangan antara kawasan wisata, permukiman, lahan pertanian produktif, dan sektor ekonomi lainnya tetap terjaga.
Selain itu, pemerintah akan mempercepat pembangunan infrastruktur dasar, mulai dari peningkatan kualitas jalan, penyediaan air bersih, hingga layanan pendidikan dan kesehatan.
Persoalan kemacetan yang kerap terjadi saat musim liburan juga menjadi perhatian utama. Pemerintah menyiapkan berbagai solusi, baik jangka pendek maupun jangka panjang, seperti optimalisasi konektivitas penyeberangan Ketapang-Gilimanuk, pengembangan transportasi multimoda, hingga pemanfaatan transportasi laut melalui layanan water taxi.
AHY menilai kemacetan di Bali telah menjadi perhatian dunia karena pulau tersebut merupakan salah satu destinasi wisata internasional.
“Masalah kemacetan di Bali bukan lagi isu lokal. Ketika Bali macet, dunia ikut melihat. Karena itu kita harus menjawabnya dengan solusi nyata melalui kebijakan yang strategis, terintegrasi, dan berkelanjutan,” ujarnya.
Di sektor lingkungan, pemerintah juga memprioritaskan percepatan pembangunan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST), penguatan TPS3R, serta pengembangan teknologi waste to energy untuk mengatasi persoalan sampah yang terus meningkat.
Sementara itu, pengembangan transportasi massal, konektivitas antarmoda, serta program perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah juga menjadi bagian dari agenda pembangunan Bali ke depan.
AHY menegaskan seluruh kebijakan pemerintah pusat akan diselaraskan dengan pemerintah daerah dan tetap menghormati karakteristik serta kearifan lokal Bali.
“Kita ingin ekonomi Bali terus tumbuh, sektor pariwisata dan ekonomi kreatif semakin maju, tetapi budaya, tradisi, dan kearifan lokal tetap menjadi jiwa pembangunan,” katanya.
Pada kesempatan yang sama, Gubernur Bali Wayan Koster mengapresiasi inisiatif pemerintah pusat yang untuk pertama kalinya menggelar rapat koordinasi khusus membahas pengembangan wilayah Bali secara menyeluruh.
Menurut Koster, forum tersebut menjadi langkah penting untuk mempercepat penyelesaian berbagai persoalan strategis, mulai dari kemacetan, pengelolaan sampah, hingga penyediaan air bersih.
Ia berharap seluruh hasil pembahasan dapat segera direalisasikan sehingga berbagai persoalan yang selama ini menjadi perhatian masyarakat dapat segera teratasi.
