JAKARTA – TAJUK REPORTASE COM – Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pemerintahan Presiden dan Wakil Presiden masih berada pada level tinggi. Hal itu tergambar dalam hasil survei nasional terbaru yang dirilis oleh pada pertengahan Mei 2026.
Hasil survei menunjukkan tingkat kepercayaan publik terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran mencapai 74,2 persen. Sementara tingkat kepuasan terhadap kinerja pemerintah berada di angka 72,2 persen.
Poltracking menilai capaian tersebut menunjukkan mayoritas masyarakat masih memberikan penilaian positif terhadap pemerintahan yang telah berjalan lebih dari satu tahun. Tiga faktor utama yang menjadi alasan publik merasa puas adalah bantuan pemerintah yang dinilai tepat sasaran sebesar 14 persen, program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebesar 13,8 persen, serta kepemimpinan yang dianggap tegas dan berwibawa sebesar 10,6 persen.
Berdasarkan sektor pembangunan, bidang kesehatan menjadi sektor dengan tingkat kepuasan tertinggi yakni 75,4 persen. Posisi berikutnya ditempati sektor pertahanan dan keamanan sebesar 74,5 persen, pendidikan 72,5 persen, sosial budaya 70,3 persen, serta politik dan stabilitas nasional 69,1 persen.
Sementara itu, sektor ekonomi menjadi bidang dengan tingkat kepuasan terendah dibanding sektor lainnya, yakni 59,2 persen. Adapun bidang hukum dan pemberantasan korupsi memperoleh tingkat kepuasan sebesar 64,5 persen.
Survei juga menunjukkan persebaran kepuasan publik yang relatif merata di berbagai wilayah Indonesia. Masyarakat di Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Bali-Nusa Tenggara hingga Maluku-Papua mayoritas menyatakan puas terhadap kinerja pemerintahan Prabowo-Gibran.
Temuan serupa terlihat pada kelompok usia. Mulai dari Generasi Z, milenial, Generasi X hingga kelompok usia yang lebih senior cenderung memberikan penilaian positif terhadap jalannya pemerintahan saat ini.
Di sisi lain, tingkat kepuasan terhadap lembaga negara dan institusi demokrasi turut diukur dalam survei tersebut. Hasilnya, Tentara Nasional Indonesia (TNI) menjadi lembaga dengan tingkat kepuasan tertinggi sebesar 78,9 persen.
Lembaga kepresidenan berada di posisi kedua dengan tingkat kepuasan 70,7 persen, diikuti Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sebesar 70,1 persen.
Sebaliknya, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menjadi institusi dengan tingkat kepuasan paling rendah, yakni 57,3 persen. Penilaian terhadap fungsi-fungsi DPR juga belum mencapai 60 persen secara merata, mulai dari fungsi pengawasan pemerintahan sebesar 60,3 persen, penyusunan undang-undang 57,2 persen, penyerapan aspirasi masyarakat 56,1 persen, hingga penyusunan anggaran negara sebesar 54,6 persen.
Program Makan Bergizi Gratis tercatat sebagai program pemerintah yang paling dikenal masyarakat. Sebanyak 92,1 persen responden mengaku mengetahui program tersebut. Dari jumlah itu, 55,6 persen menyatakan puas terhadap pelaksanaannya, sedangkan 41,2 persen mengaku belum puas.
Tak hanya menjadi program paling populer, MBG juga dinilai sebagai program yang paling dirasakan manfaatnya oleh masyarakat dengan angka 27,6 persen. Program lainnya yang dianggap bermanfaat adalah Kartu Indonesia Sehat sebesar 11,1 persen, Kartu Indonesia Pintar 10,1 persen, layanan kesehatan gratis 8,5 persen, serta Bantuan Subsidi Upah (BSU) sebesar 8,3 persen.
Meski tingkat kepuasan terhadap pemerintah masih tinggi, survei menunjukkan persoalan ekonomi tetap menjadi perhatian utama masyarakat. Sebanyak 37,5 persen responden menyebut tingginya harga kebutuhan pokok sebagai masalah paling mendesak yang dihadapi saat ini.
Selain itu, kesulitan mencari pekerjaan menjadi persoalan utama bagi 9,2 persen responden, sementara 7,8 persen lainnya menilai biaya kesehatan masih tergolong mahal.
Dalam isu sosial lainnya, sebanyak 77,4 persen masyarakat menyatakan setuju terhadap pembatasan akses media sosial bagi anak-anak berusia di bawah 16 tahun.
Survei juga mencatat dampak yang paling dirasakan masyarakat akibat kenaikan harga BBM non-subsidi adalah meningkatnya harga kebutuhan pokok sebesar 53,8 persen. Dampak lainnya berupa kenaikan tarif transportasi sebesar 16,4 persen dan berkurangnya kemampuan memenuhi kebutuhan bulanan sebesar 10,1 persen.
Survei nasional Poltracking Indonesia dilakukan pada 11 hingga 17 Mei 2026 menggunakan metode stratified multistage random sampling. Sebanyak 1.220 responden diwawancarai secara tatap muka di 38 provinsi dengan margin of error sekitar 2,9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.
