TAJUKEEPORTASE – COM – LANGSA Ratusan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) terdampak bencana di Aceh mengikuti workshop pendampingan peningkatan kapasitas usaha sebagai bagian dari upaya mempercepat pemulihan ekonomi masyarakat pascabencana.
Kegiatan yang digelar di Gedung Laboratorium IAIN Langsa, Aceh, Sabtu (12/9), itu diikuti pelaku UMKM dari Kota Langsa, Kabupaten Aceh Timur, dan Kabupaten Aceh Tamiang.
Pendampingan diberikan untuk memperkuat akses pembiayaan, memperluas pemasaran, serta meningkatkan kapasitas produksi. Langkah tersebut diharapkan membantu pelaku UMKM kembali menjalankan usaha sekaligus mengembangkannya secara berkelanjutan.
Pemilik usaha kuliner asal Langsa, Siti Rahmah, mengapresiasi pelatihan yang diselenggarakan Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) bersama Pemerintah Provinsi Aceh.
“Materi pelatihannya sangat bermanfaat karena bisa langsung saya terapkan untuk meningkatkan kualitas produk, standardisasi, dan pengemasan supaya usaha kami dapat naik kelas,” ujar Siti.
Pelaku UMKM lainnya dari Aceh Timur, Pocut Mayasari, menilai workshop tersebut memberikan pengetahuan baru, terutama bagi pelaku usaha mikro yang masih dalam tahap merintis.
“Terutama saat penjelasan pada sesi pemasaran, kami diajarkan cara mengurus sertifikasi PIRT dan sertifikat halal,” kata Pocut.
Kegiatan tersebut turut melibatkan Bank Aceh, Bank Syariah Indonesia (BSI), serta sejumlah lembaga keuangan mitra. Para peserta juga memperoleh pendampingan dari Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) dan lembaga inkubator Natural Academy.
Sasar 5.250 Wirausaha
Deputi Bidang Kewirausahaan Kementerian UMKM Riza Damanik mengatakan peningkatan kapasitas wirausaha terdampak bencana merupakan bagian dari program pemulihan ekonomi pascabencana.
“Kegiatan peningkatan kapasitas wirausaha menjadi salah satu rangkaian program pemulihan ekonomi pascabencana di tiga provinsi terdampak bencana,” ujar Riza.
Menurutnya, pemulihan tidak hanya dilakukan melalui peningkatan kapasitas usaha. Pemerintah juga menyiapkan intervensi berupa perluasan akses pasar dan kemudahan pembiayaan.
Program tersebut akan dilakukan secara bertahap terhadap 5.250 wirausaha di 50 kabupaten/kota terdampak bencana yang tersebar di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Para peserta juga diarahkan bergabung dalam aplikasi SAPA UMKM. Integrasi ini ditujukan untuk memudahkan Kementerian UMKM melakukan pemantauan dan evaluasi perkembangan usaha secara berkala.
“Kami mengapresiasi dan sangat berterima kasih kepada pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota yang sejak awal telah bersinergi serta mendukung penuh pelaksanaan program pemulihan UMKM terdampak bencana,” kata Riza.
Siapkan Banpres Rp3 Juta per Pelaku Usaha
Selain pendampingan, Kementerian UMKM juga menyiapkan Bantuan Presiden (Banpres) Rehabilitasi Usaha Mikro untuk membantu permodalan pelaku usaha mikro terdampak bencana.
Bantuan tersebut ditujukan bagi pelaku usaha yang tidak sedang memperoleh akses Kredit Usaha Rakyat (KUR) maupun pembiayaan perbankan lainnya.
Banpres Rehabilitasi Usaha Mikro berupa hibah Rp3 juta per penerima. Bantuan itu direncanakan diberikan kepada sekitar 400 ribu pelaku usaha terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Total anggaran yang disiapkan mencapai Rp1,2 triliun untuk periode 2026-2027.
Dalam kegiatan tersebut, pemerintah daerah juga menyampaikan perkembangan pendataan calon penerima bantuan. Pendataan dilakukan berdasarkan usulan pemerintah kabupaten/kota untuk memastikan bantuan diberikan kepada pelaku usaha yang memenuhi kriteria.
Pemerintah daerah di Aceh optimistis pendataan dapat segera diselesaikan sehingga dukungan permodalan dapat disalurkan secara tepat sasaran.
Kementerian UMKM menjalankan program pemulihan ekonomi pascabencana bersama pemerintah daerah di tiga provinsi terdampak bencana sesuai dengan Rencana Induk Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (Renduk PRRP).
Kolaborasi tersebut diarahkan agar pemulihan UMKM tidak sekadar membantu pelaku usaha kembali berproduksi, tetapi juga memperkuat kapasitas, akses pasar, dan pembiayaan sehingga usaha dapat kembali tumbuh setelah terdampak bencana.
