TAJUKREPORTASE COM – JAKARTA — Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mendorong kepala daerah menerapkan kepemimpinan berbasis teknokratik untuk meningkatkan pendapatan daerah sekaligus memperkuat perekonomian. Menurut Tito, kepala daerah perlu berorientasi pada hasil, berani mengambil keputusan, serta mampu mengoptimalkan potensi ekonomi di wilayahnya.
Hal itu disampaikan Tito saat menjadi narasumber dalam Sharing Session bertema Peluang dan Tantangan dalam Menciptakan Pemimpin yang Berbasis Teknokratik dalam Mendukung Ekonomi Daerah pada Pembekalan Calon Kepala OJK (PCKO) Angkatan 3 Tahun 2026 di Hotel Bidakara, Jakarta, Jumat (14/8/2026).
“Kepemimpinan teknokratik adalah kepemimpinan yang lebih didasarkan kepada skill, keahlian, dan berorientasi hasil dibanding proses,” ujar Tito.
Ia menjelaskan, kepemimpinan teknokratik menitikberatkan pada keahlian dan pencapaian target. Pendekatan tersebut berbeda dengan pola birokratik yang lebih menekankan proses dan kepatuhan terhadap prosedur.
Menurut Tito, birokrasi tetap dibutuhkan dalam pemerintahan. Namun, prosedur tidak boleh menjadi penghambat pencapaian target pembangunan.
“Kunci daripada kepemimpinan teknokratik adalah sekali lagi pendekatan hasil dan birokrasi. Jangan sampai menghambat pencapaian hasil. Kalau ada regulasi yang birokrasi berbelit, ya permudah,” tegasnya.
Tito mengatakan penerapan kepemimpinan teknokratik menjadi penting karena kepala daerah memiliki latar belakang yang beragam. Sebagian kepala daerah berasal dari birokrasi, sementara lainnya memiliki pengalaman dari sektor swasta maupun profesi lain.
Karena itu, menurut dia, kemampuan teknokratik diperlukan agar kepala daerah dapat mengelola pemerintahan secara efektif sekaligus memastikan target pembangunan tercapai.
Dorong Pendapatan Daerah
Salah satu kemampuan yang perlu diperkuat kepala daerah, kata Tito, adalah pengelolaan keuangan daerah. Ia menilai keberhasilan kepala daerah tidak cukup hanya dilihat dari kemampuan membelanjakan anggaran, tetapi juga dari kemampuan meningkatkan pendapatan.
Pendapatan daerah antara lain berasal dari Transfer ke Daerah (TKD) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD), termasuk pajak serta retribusi.
Untuk memperkuat kapasitas fiskal, kepala daerah diminta menggali berbagai potensi ekonomi di wilayah masing-masing, baik dari sumber daya alam maupun sektor jasa. Selain itu, pemerintah daerah juga perlu mendorong masuknya investasi.
Tito menilai perkembangan sektor swasta menjadi salah satu faktor penting dalam memperkuat perekonomian daerah. Aktivitas dunia usaha dapat membuka lapangan kerja, menggerakkan perekonomian, sekaligus meningkatkan penerimaan daerah melalui pajak dan retribusi.
Karena itu, ia meminta pemerintah daerah menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi investor, termasuk dengan memberikan kemudahan perizinan dan kepastian berusaha.
APBD Jangan Hanya Kejar Serapan
Tito juga mengingatkan pemerintah daerah agar pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tidak hanya berorientasi pada penyerapan anggaran.
Menurutnya, setiap belanja daerah harus diarahkan untuk menghasilkan pembangunan yang berkualitas dan memberikan manfaat nyata kepada masyarakat. Pemerintah daerah juga harus menjaga keseimbangan antara pendapatan dan belanja.
“Jadi yang enggak boleh terjadi adalah belanja lebih banyak daripada pendapatan. Defisit,” kata Tito.
Ia menilai kepala daerah harus memiliki kemampuan membaca kondisi fiskal sekaligus menentukan prioritas pembangunan berdasarkan kebutuhan dan potensi daerah.
Minta Dukungan OJK
Untuk memperkuat kapasitas kepala daerah dalam mengelola perekonomian dan sektor keuangan, Tito meminta dukungan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Menurutnya, tidak semua kepala daerah memiliki latar belakang maupun pemahaman yang sama mengenai ekonomi dan sektor jasa keuangan. Karena itu, pendampingan dari OJK dinilai penting untuk membantu pemerintah daerah mengambil kebijakan yang tepat.
“Saya sangat mohon dukungan dari OJK dalam memberikan masukan kepada teman-teman di daerah,” ungkapnya.
Tito berharap OJK dapat memberikan pendampingan kepada pemerintah daerah dalam mengembangkan potensi ekonomi, memperkuat sektor swasta dan jasa keuangan, serta meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah.
Kolaborasi pemerintah daerah dengan OJK diharapkan dapat memperkuat kapasitas kepala daerah dalam mengambil keputusan berbasis data dan keahlian, sehingga pertumbuhan ekonomi dapat meningkat dan pendapatan daerah semakin optimal.
Acara tersebut turut dihadiri Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi.
Kegiatan juga diikuti para Kepala Kantor OJK di seluruh Indonesia secara virtual serta peserta Pembekalan Calon Kepala OJK Angkatan 3 Tahun 2026.
