JAKARTA – TAJUK REPORTASE COM – Badan Gizi Nasional (BGN) menegaskan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tetap mengutamakan penggunaan bahan pangan lokal meski menyambut positif usulan Perum Bulog terkait penyediaan beras premium untuk mendukung pelaksanaan program tersebut.
Kepala BGN Sudaryono mengatakan keterlibatan Bulog tidak dimaksudkan untuk menggantikan peran pemasok lokal. Menurutnya, Bulog akan ditempatkan sebagai penyangga (buffer) guna menjaga ketersediaan pasokan dan stabilitas harga apabila suatu daerah mengalami kekurangan beras atau terjadi gejolak harga.
“Usulan dari Bulog kami pandang positif. Namun yang ingin kami tegaskan, Program MBG tetap memprioritaskan penggunaan bahan pangan dari daerah setempat. Kami ingin petani lokal, pedagang lokal, dan UMKM ikut merasakan manfaat dari perputaran ekonomi yang dihasilkan program ini,” kata Sudaryono yang akrab disapa Mas Dar dalam konferensi pers di Kantor Badan Gizi Nasional, Sabtu (1/8).
Ia menjelaskan usulan yang disampaikan Bulog bukan terkait beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP), melainkan beras premium yang dapat dimanfaatkan sebagai cadangan ketika pasokan di suatu wilayah belum mencukupi.
Menurut Sudaryono, keberadaan Bulog sebagai lembaga negara memiliki peran penting untuk menjaga stabilitas harga sekaligus memastikan ketersediaan stok pangan nasional. Karena itu, BGN menilai Bulog dapat berfungsi sebagai penyangga apabila kebutuhan beras meningkat dan berpotensi memicu kenaikan harga.
“Bulog memiliki fungsi sebagai stabilisator harga dan penjaga stok pangan. Karena itu kami ingin menempatkan Bulog sebagai buffer. Ketika pasokan beras lokal belum mencukupi atau ada potensi kenaikan harga akibat meningkatnya kebutuhan, Bulog dapat menjadi penyangga sehingga masyarakat tetap memperoleh harga yang wajar dan stok pangan tetap tersedia,” ujarnya.
Sudaryono menegaskan strategi tersebut merupakan upaya BGN agar Program MBG tidak hanya berdampak pada perbaikan gizi masyarakat, tetapi juga mampu menggerakkan ekonomi daerah. Melalui pembelian bahan pangan dari lingkungan sekitar Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), petani, pedagang, dan pelaku UMKM setempat diharapkan memperoleh manfaat langsung dari perputaran ekonomi program tersebut.
Ia juga mengingatkan agar operasional dapur MBG tidak menimbulkan tekanan terhadap ketersediaan pangan di daerah. Oleh karena itu, BGN akan mengutamakan pasokan lokal dan hanya melibatkan Bulog apabila terjadi kekurangan pasokan.
“Jangan sampai keberadaan dapur MBG justru memicu gejolak harga di suatu wilayah karena menyerap pasokan yang terbatas. Karena itu kami memprioritaskan bahan pangan lokal terlebih dahulu. Jika memang terjadi kekurangan, baru Bulog hadir sebagai penyangga agar harga tetap stabil dan pasokan tetap aman,” tutupnya.
