GERSIK – TAJUK REPORTASE COM – Pemerintah bersama Badan Pusat Statistik (BPS) memperkuat koordinasi untuk meningkatkan kualitas data makro ekonomi, khususnya terkait pengukuran dampak Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) terhadap pertumbuhan ekonomi nasional maupun daerah.
Langkah tersebut dilakukan melalui Rapat Koordinasi Reviu Data dan Kajian Dampak Ekonomi di KEK yang digelar di Kantor Badan Usaha Pembangunan dan Pengelola (BUPP) KEK Gresik atau Java Integrated Industrial and Ports Estate (JIIPE), Kabupaten Gresik, Jawa Timur, Jumat (12/6).
Rapat dipimpin Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Tim Pelaksana Dewan Nasional KEK, Susiwijono Moegiarso.
Susiwijono mengatakan kualitas data kegiatan ekonomi dan industri di KEK perlu terus dijaga karena menjadi salah satu indikator penting dalam mengukur pertumbuhan ekonomi nasional.
Kita perlu terus menjaga kualitas data, khususnya data-data dari kegiatan ekonomi dan industri di KEK, yang digunakan sebagai salah satu indikator pertumbuhan ekonomi kita, karena data tersebut akan menjadi dasar bagi Pemerintah dalam merumuskan berbagai kebijakan dan program prioritas,” ujar Susiwijono dalam keterangannya.
Menurut dia, kajian tersebut dilakukan untuk menghasilkan pengukuran dampak ekonomi KEK yang lebih komprehensif melalui sinkronisasi, validasi, dan pendalaman data hingga tingkat pelaku usaha.
Ia menegaskan data Produk Domestik Bruto (PDB) dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) memiliki posisi strategis sebagai dasar penyusunan kebijakan ekonomi nasional, alat ukur kinerja pemerintah, hingga indikator penentuan investasi dan pasar.
Mulai 2025, BPS bersama Dewan Nasional KEK dan Lembaga National Single Window (LNSW) melakukan pendataan lengkap terhadap seluruh kegiatan ekonomi dan industri di 25 KEK di Indonesia. Pendataan tersebut mencakup 528 perusahaan yang beroperasi di kawasan-kawasan tersebut.
Selain KEK, pendataan juga dilakukan di sekitar 178 kawasan industri di seluruh Indonesia guna memperoleh gambaran menyeluruh mengenai aktivitas ekonomi dan industri nasional.
Hingga Triwulan I-2026, KEK di Indonesia tercatat telah membukukan realisasi investasi kumulatif sebesar Rp353,3 triliun dengan penyerapan tenaga kerja mencapai 266.688 orang serta melibatkan 471 pelaku usaha.
Sementara itu, KEK Gresik menjadi salah satu kontributor terbesar dalam pengembangan KEK nasional dengan realisasi investasi mencapai Rp107,32 triliun dan penyerapan tenaga kerja sebanyak 47.201 orang hingga Triwulan I-2026.
Pemerintah menilai KEK Gresik memiliki peran penting dalam mendorong hilirisasi industri, meningkatkan nilai tambah, serta menarik investasi di sektor manufaktur strategis.
Susiwijono menambahkan pemerintah berkomitmen menjaga akuntabilitas dan kualitas data ekonomi guna mempertahankan kepercayaan masyarakat, pasar, dan investor terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia.
Kualitas data menjadi sangat penting untuk terus menjaga tingkat kepercayaan masyarakat, pasar dan investor, terhadap berbagai capaian kemajuan dan pertumbuhan ekonomi Indonesia,” katanya.
Kegiatan tersebut turut dihadiri pimpinan BPS pusat dan daerah, perwakilan kementerian dan lembaga terkait, Dewan Kawasan KEK Jawa Timur, pengelola KEK Gresik, serta PT Freeport Indonesia sebagai perwakilan pelaku usaha di kawasan ekonomi khusus.
