TAJUKREPORTASE .COM – JAKARTA – Pemerintah bergerak cepat menangani dampak gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,7 yang mengguncang wilayah Nusa Tenggara Timur (NTT). Gempa tersebut sempat memicu peringatan dini tsunami dari BMKG, namun peringatan kemudian dinyatakan berakhir setelah tidak terdeteksi kenaikan muka air laut yang signifikan.
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno menyampaikan duka mendalam kepada masyarakat NTT yang terdampak. Atas arahan Presiden Prabowo Subianto, Pratikno mengoordinasikan percepatan penanganan dampak bencana bersama pemerintah daerah dan kementerian/lembaga terkait.
“Kami menyampaikan duka cita yang mendalam kepada keluarga korban dan seluruh masyarakat NTT yang terdampak gempa. Saya telah meminta seluruh jajaran melakukan penanganan secara terpadu, dan masyarakat kami imbau tetap tenang dan mengikuti informasi resmi dari BMKG, BNPB, serta pemerintah daerah,” ujar Pratikno dalam Rapat Koordinasi Tingkat Menteri Penanganan Bencana Gempa Bumi Provinsi NTT secara daring.
Pratikno menegaskan keselamatan masyarakat menjadi prioritas utama dalam kondisi darurat. Kecepatan respons diperlukan untuk mendukung pencarian dan penyelamatan korban, memenuhi kebutuhan dasar warga, serta mengantisipasi kemungkinan gempa susulan.
“Keselamatan masyarakat menjadi prioritas dan kecepatan menjadi kunci. Saya terus berkoordinasi untuk memastikan penyelamatan korban, pemenuhan kebutuhan dasar, dan kesiapan warga menghadapi gempa susulan,” katanya.
Pemerintah juga mulai mengerahkan bantuan Presiden bagi masyarakat terdampak. Selain bantuan dari BNPB, Kementerian Sosial, dan kementerian/lembaga teknis lainnya, tahap awal bantuan Presiden berupa 50.000 paket sembako dari Kementerian Sekretariat Negara akan dikirim menggunakan pesawat TNI Angkatan Udara.
38 Orang Meninggal Dunia
Kepala BNPB Suharyanto mengatakan data korban dan kerusakan masih terus diperbarui berdasarkan laporan dari pemerintah daerah.
Hingga pukul 15.00 WIB, BNPB mencatat 38 orang meninggal dunia, dua orang luka berat, 11 orang luka ringan, serta lebih dari 2.000 warga mengungsi.
“Data masih terus bergerak,” ujar Suharyanto.
BNPB bersama Basarnas, TNI, dan Polri menyiapkan dukungan pencarian dan evakuasi. Sejumlah helikopter dan pesawat kecil disiapkan untuk membantu pergeseran personel, distribusi logistik, hingga evakuasi korban.
Bantuan logistik juga disiapkan dari gudang BNPB di Larantuka, Flores Timur.
“Pemerintah pusat lewat arahan Bapak Menko PMK, dan BNPB siap untuk mendukung segala kebutuhan yang diminta atau diperlukan di daerah,” kata Suharyanto.
Pemerintah daerah diminta segera menetapkan status keadaan darurat, mengaktifkan posko tanggap darurat, serta melakukan asesmen dan pendataan dampak bencana.
BNPB juga meminta pendataan kerusakan rumah dilakukan sejak hari pertama untuk mempercepat penanganan kebutuhan hunian sementara maupun hunian tetap bagi masyarakat terdampak.
Gempa Dangkal
Berdasarkan analisis BMKG, gempa terjadi pada Sabtu (15/8) pukul 04.58 WIB atau 05.58 WITA, dengan magnitudo 7,7 dan kedalaman 15 kilometer.
Gempa tersebut merupakan gempa dangkal yang dipicu aktivitas sesar dengan mekanisme pergerakan naik.
Pemerintah terus memantau perkembangan situasi, termasuk potensi gempa susulan. Masyarakat diminta tetap tenang dan mengikuti informasi resmi dari BMKG, BNPB, serta pemerintah daerah.
Sebagai bagian dari respons cepat, Menko PMK bersama Kepala BNPB, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Dalam Negeri, Wakil Menteri Kesehatan, dan jajaran terkait dijadwalkan menuju lokasi terdampak.
Kunjungan tersebut dilakukan untuk memastikan bantuan darurat tersalurkan secara maksimal sekaligus mengawal penanganan di lapangan, mulai dari evakuasi, layanan kesehatan, dukungan bagi keluarga korban, pengungsian, distribusi logistik, hingga pemulihan fasilitas umum yang terdampak.
Rapat koordinasi penanganan bencana tersebut dihadiri Menteri Kesehatan, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Perhubungan, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Kepala BNPB, Kepala BMKG, Kepala Basarnas, Astamaops Polri, Asops Panglima TNI, Gubernur NTT, Pangdam, Kapolda, Forkopimda provinsi dan kabupaten terdampak, serta perwakilan Kementerian Sosial dan BPBD.
