JAKARTA – TAJUK REPORTASE COM — Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mendorong penguatan kapasitas aparatur humas agar mampu menghadapi tantangan komunikasi publik di era kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) dan derasnya arus informasi digital yang kian rentan memicu disinformasi serta misinformasi.
Upaya tersebut dilakukan melalui Bimbingan Teknis (Bimtek) Penyusunan Strategi Komunikasi bagi Pejabat Fungsional Pranata Humas di lingkungan Kemendagri yang berlangsung pada 29-31 Juli 2026 di Jakarta.
Staf Ahli Menteri Bidang Aparatur dan Pelayanan Publik Kemendagri, Anwar Harun Damanik, mengatakan pranata humas memiliki peran strategis dalam memastikan kebijakan pemerintah tersampaikan secara cepat, akurat, dan mudah dipahami masyarakat.
“Bimtek yang dilaksanakan ini menjadi ruang untuk memperkuat kapasitas seluruh Pranata Humas dalam menyusun strategi komunikasi yang tepat, efektif, dan mampu mendukung pelaksanaan tugas serta fungsi organisasi masing-masing,” kata Anwar saat membuka kegiatan, Jumat (31/7).
Anwar menilai perkembangan AI dan media sosial telah mengubah pola komunikasi masyarakat secara signifikan. Informasi kini dapat tersebar hanya dalam hitungan detik, namun kondisi tersebut juga diikuti meningkatnya penyebaran informasi yang tidak akurat.
Karena itu, menurutnya, aparatur humas pemerintah dituntut mampu menyampaikan informasi yang cepat, transparan, akurat, mudah dipahami, sekaligus dapat dipercaya publik.
Ia menegaskan komunikasi pemerintah tidak cukup hanya menyampaikan informasi, tetapi juga harus membangun pemahaman masyarakat terhadap tujuan dan manfaat setiap kebijakan agar mampu meminimalkan kesalahpahaman.
“Kecepatan tidak boleh mengorbankan ketepatan, kreativitas tidak boleh mengabaikan kebenaran. Pemanfaatan teknologi harus tetap dilakukan secara bertanggung jawab,” ujarnya.
Anwar mengungkapkan besarnya ruang digital di Indonesia menjadi tantangan sekaligus peluang bagi pemerintah. Berdasarkan laporan Digital 2026 DataReportal, sekitar 230 juta penduduk atau 80,5 persen populasi telah menggunakan internet, sementara pengguna media sosial mencapai sekitar 180 juta orang.
Menurut dia, kondisi tersebut mengharuskan pemerintah menyusun strategi komunikasi yang adaptif, berbasis data, dan mampu menjangkau masyarakat melalui berbagai platform digital secara efektif.
Ia menambahkan pranata humas kini tidak hanya berperan mempublikasikan kegiatan pemerintah, tetapi juga menjadi garda terdepan dalam mengomunikasikan kebijakan kepada masyarakat. Untuk itu, humas dituntut mampu memetakan isu, memahami kebutuhan informasi publik, memilih media yang kredibel, serta memanfaatkan perkembangan teknologi secara bijak.
Anwar berharap seluruh pranata humas di lingkungan Kemendagri terus meningkatkan profesionalisme, memperkuat koordinasi, dan beradaptasi dengan perkembangan teknologi agar setiap kebijakan pemerintah didukung strategi komunikasi yang terencana, konsisten, serta mampu membangun kepercayaan publik.
