JAKARTA – TAJUK REPORTASE COM – Kementerian Hukum (Kemenkum) bersama Lembaga Administrasi Negara (LAN) resmi memulai rangkaian Forum Komunikasi Kebijakan (FKK) Tahun 2026 melalui Kick Off Meeting yang digelar di Graha Pengayoman Kementerian Hukum, Jakarta Selatan, Kamis (18/6).
Kegiatan yang berlangsung secara hybrid tersebut dihadiri perwakilan 48 kementerian dan lembaga serta menjadi wadah kolaborasi untuk memperkuat kualitas kebijakan publik yang terintegrasi dan berbasis bukti (evidence-based policy).
Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mengatakan kualitas kebijakan menjadi faktor penting dalam menentukan daya saing negara di tengah perkembangan teknologi, kecerdasan artifisial, dan dinamika global yang semakin kompleks.
Menurut dia, pemerintah berkomitmen mendukung visi Presiden Prabowo Subianto melalui perumusan regulasi yang adaptif dan mampu memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
Kebijakan publik bukan sekadar dokumen administratif atau kumpulan norma regulasi. Kebijakan adalah instrumen strategis untuk mentransformasikan bangsa. Kita harus mengikis tantangan hiper-regulasi dan memastikan setiap aturan hukum menjadi penggerak inovasi, bukan menjadi hambatan pembangunan,” ujar Supratman.
Dalam kesempatan tersebut, Supratman memaparkan lima arah strategis yang menjadi fokus penguatan kebijakan nasional, yakni membangun kebijakan berbasis bukti, memperkuat sinergi hukum dan administrasi negara, mendorong inovasi pelayanan publik, mengembangkan ekosistem kolaborasi nasional, serta menyiapkan fondasi menuju Indonesia Emas 2045.
Sementara itu, Kepala Badan Strategi Kebijakan Hukum Kemenkum Andry Indrady menyebut FKK 2026 merupakan kelanjutan forum yang telah diinisiasi sejak 2025. Ia berharap forum ini dapat menghasilkan berbagai solusi kebijakan lintas sektor yang mendukung program prioritas pemerintah.
Kami meyakini keberhasilan pembangunan nasional tidak hanya ditentukan oleh kualitas program yang dirancang, tetapi juga kualitas kebijakan yang menjadi fondasinya. Forum ini merupakan upaya bersama untuk membangun budaya kebijakan yang kolaboratif, berbasis bukti, dan berorientasi pada hasil,” kata Andry.
Rangkaian FKK 2026 akan mencakup sejumlah agenda, mulai dari Policy Talks di daerah, penyusunan Policy Brief wilayah, seleksi Policy Brief terbaik, penyusunan Policy Brief nasional tematik, hingga penyelenggaraan Policy Expose Nasional dan integrasi hasilnya ke dalam platform Legal Policy Hub.
Pada kesempatan yang sama, Kemenkum melalui BSK Hukum juga menandatangani perjanjian kerja sama dengan tiga perguruan tinggi, yakni Universitas Jember (UNEJ), Universitas Muslim Indonesia (UMI), dan Universitas Brawijaya (UB).
Kerja sama tersebut bertujuan memperkuat keterlibatan kalangan akademisi dalam proses perumusan kebijakan dan regulasi pemerintah melalui kajian ilmiah yang objektif dan berbasis riset.
Usai penandatanganan kerja sama, kegiatan dilanjutkan dengan sesi brainstorming yang menghadirkan Kepala BSK Hukum Andry Indrady dan Deputi Bidang Peningkatan Kualitas Kebijakan Administrasi Negara LAN Agus Sudrajat. Diskusi tersebut difokuskan pada penentuan isu prioritas nasional yang akan menjadi bahan rekomendasi kebijakan untuk mendukung program pemerintah.
Melalui FKK 2026, pemerintah berharap dapat memperkuat tata kelola kebijakan publik yang lebih antisipatif sekaligus mengoptimalkan peran analis kebijakan sebagai penasihat strategis dalam mendukung pembangunan nasional menuju Indonesia Emas 2045.
