TAJUKREPORTASE COM – JAKARTA – Wakil Ketua Umum KADIN Indonesia Bidang Fiskal Moneter Kamrussamad menilai pergantian Menteri Keuangan dari Sri Mulyani Indrawati, Purbaya Yudhi Sadewa, hingga Suahasil Nazara perlu dimaknai sebagai momentum untuk memastikan kesinambungan pengelolaan fiskal dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Presiden Prabowo Subianto tercatat dua kali melakukan pergantian Menteri Keuangan. Sri Mulyani digantikan Purbaya Yudhi Sadewa pada 8 September 2025. Selanjutnya, Purbaya digantikan Suahasil Nazara pada 14 September 2026.
Menurut Kamrussamad, ketiga figur tersebut memiliki pendekatan dan kontribusi yang berbeda dalam mengelola kebijakan fiskal. Sri Mulyani dinilai menekankan kehati-hatian dan penguatan fondasi fiskal, Purbaya lebih agresif mendorong pertumbuhan ekonomi, sementara Suahasil memiliki tantangan untuk menjaga keseimbangan antara akselerasi pertumbuhan dan kredibilitas APBN.
“Perjalanan kebijakan fiskal dari Sri Mulyani Indrawati, Purbaya Yudhi Sadewa, hingga Suahasil Nazara memperlihatkan tiga corak yang saling melengkapi, yaitu kehati-hatian dalam menjaga fondasi fiskal, keberanian mendorong pertumbuhan, serta upaya menjaga keseimbangan dan kredibilitas kebijakan,” kata Kamrussamad dalam keterangannya.
Kamrussamad menyebut Sri Mulyani meletakkan sejumlah fondasi penting pada awal pemerintahan Prabowo. Kebijakan tersebut antara lain menjaga kesinambungan APBN, mengendalikan defisit, menyiapkan kerangka APBN 2025, mengawal program prioritas pemerintah, melanjutkan reformasi perpajakan, serta memperkuat koordinasi kebijakan fiskal dan moneter.
Pada akhir masa jabatannya, berdasarkan realisasi APBN per 31 Agustus 2025, pendapatan negara tercatat Rp1.638,7 triliun atau turun 7,8 persen secara tahunan. Sementara belanja negara mencapai Rp1.960,3 triliun atau naik 1,5 persen.
Dengan kondisi tersebut, APBN mencatat defisit Rp321,6 triliun atau 1,35 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
Sementara itu, Purbaya disebut membawa pendekatan yang lebih agresif dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Salah satu kebijakan yang disorot adalah pemindahan dana Saldo Anggaran Lebih (SAL) dari Bank Indonesia ke sejumlah bank umum milik negara atau Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).
Kebijakan tersebut diarahkan untuk meningkatkan likuiditas perbankan, mendorong penyaluran kredit, menurunkan biaya dana, serta menggerakkan konsumsi dan investasi.
Pada masa kepemimpinan Purbaya, pertumbuhan ekonomi Indonesia tercatat 5,39 persen secara tahunan pada kuartal IV 2025. Pertumbuhan kemudian mencapai 5,61 persen pada kuartal I 2026 dan 5,29 persen pada kuartal II 2026.
Purbaya juga menggunakan APBN sebagai shock absorber ketika harga minyak dunia meningkat akibat eskalasi geopolitik di Timur Tengah pada awal 2026. Pemerintah mempertahankan harga BBM bersubsidi hingga akhir 2026 di tengah kenaikan harga energi global.
Berdasarkan realisasi APBN per Juli 2026, pendapatan negara mencapai Rp1.734 triliun atau tumbuh 21,3 persen secara tahunan. Belanja negara mencapai Rp1.969,6 triliun atau tumbuh 18,2 persen.
Defisit APBN tercatat Rp235,6 triliun atau 0,91 persen terhadap PDB.
Kini, Suahasil Nazara memasuki posisi Menteri Keuangan dengan pengalaman panjang di Kementerian Keuangan. Ia mengawali kiprahnya sebagai anggota Tim Ahli Desentralisasi Fiskal pada 2009, kemudian menjabat Kepala Badan Kebijakan Fiskal pada 2016 dan Wakil Menteri Keuangan sejak 2019.
Kamrussamad menilai pengalaman tersebut menjadi modal penting bagi Suahasil dalam menjaga kesinambungan kebijakan fiskal.
“Suahasil menghadapi tantangan untuk menjembatani dua kebutuhan yang kerap dipertentangkan, yaitu menjaga kredibilitas APBN dan memastikan anggaran tetap menjadi mesin pembangunan,” ujarnya.
Menurut dia, perbedaan pendekatan ketiga Menteri Keuangan tersebut tidak harus dipandang sebagai pertentangan. Ketiganya justru dapat dilihat sebagai bagian dari kesinambungan kebijakan fiskal.
Sri Mulyani dinilai menekankan pentingnya membangun fondasi fiskal, sedangkan Purbaya mendorong agar kebijakan fiskal lebih kuat menggerakkan perekonomian. Adapun Suahasil dinilai memiliki ruang untuk menggabungkan kedua pendekatan tersebut dalam kebijakan yang lebih terukur dan berkelanjutan.
Kamrussamad mengatakan tantangan tersebut semakin penting untuk mendukung target pertumbuhan ekonomi 8 persen pada 2029 yang dicanangkan pemerintahan Prabowo.
Ia menilai kebijakan fiskal perlu diarahkan untuk mendorong pertumbuhan sekaligus menjaga kredibilitas APBN dan mengendalikan risiko fiskal.
“Pertumbuhan ekonomi yang kuat dan inklusif tidak cukup hanya ditopang oleh stimulus dan ekspansi belanja. Pertumbuhan tersebut harus dibangun melalui peningkatan produktivitas, kualitas investasi, perluasan lapangan kerja, penguatan penerimaan negara, efektivitas belanja, serta pengelolaan utang yang bertanggung jawab,” kata Kamrussamad.
Ia menegaskan keberlanjutan fiskal bukan hanya persoalan menjaga angka defisit. Hal yang tidak kalah penting adalah memastikan setiap rupiah APBN memberikan manfaat ekonomi dan sosial bagi masyarakat tanpa mengurangi ruang fiskal bagi generasi mendatang.
