Wed. Jul 15th, 2020

Kedaulatan Energi Indonesia Akan Lebih Kuat Bila SKK Migas Melebur ke Pertamina

2 min read
Bagikan Berita

1,721 total views, 12 views today

tajukreportase.com – Jakarta, Omnibus Law masih menjadi topik perbincangan hangat di banyak kalangan dan diskusi. Salah satu yang tetap kritis dengan Omnibus Law adalah Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB).

Dalam diskusi virtual yang diadakan Ruang Energi bertajuk “Omnibus Law di Mata Pekerja Migas, pada hari Minggu (31/5/2020) lalu, Arie Gumilar, Presiden Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB). menyebutkan, “Terkait Omnibus Law, FSPPB melihat adanya inkonsistensi, bahkan cenderung ingin mempertahankan status quo, karena terdapat salah satu pasalnya yaitu pasal 41 ayat 4A.”

Dikatakan Arie lebih lanjut, “Dimana dikatakan pemerintah sebagai pemegang kuasa pertambangan dapat membentuk atau menugaskan Badan Usaha Milik Negara Khusus (BUMNK) sebagai pelaksana kegiatan usaha hulu migas, Menurut kami kata dapat ini bisa saja pemerintah tidak membentuk, kalau tidak membentuk berarti mempertahankan status quo. Tapi, jika pemerintah memutuskan membentuk BUMNK yang baru, maka akan terdapat inefisiensi yang perlu dilihat.”

Ketika membentuk BUMNK akan menimbulkan biaya-biaya yang ditimbulkan. Konsep dan semangat yang dijalankan BUMN saat ini adalah holdingisasi, contoh holding migas pada tahun 2016 antara PGN dan Pertagas.

“Kalau nanti diciptakan BUMNK baru yang bergerak di bidang migas, pada akhirnya akan diholding lagi, ini menjadi inefisiensi. Kami memberikan saran, alangkah baiknya, jika pemerintah mau menjalankan sesuai Omnibus Law, maka SKK Migas langsung saja digabungkan dengan Pertamina, sehingga dia mendapat tugas khusus tapi masih di dalam Pertamina,” tegas Arie.

Best practice di dunia migas di luar negeri adalah memang integrasi dari hulu sampai hilir. Contoh Exxon dengan Mobile, BP dengan Amoco lalu Total dengan FinaElf. Yang terjadi di Pertamina malah sebaliknya. Pertamina yang sudah terintegrasi dari hulu sampai hilir, dengan adanya UU Migas ini malah dipecah-pecah, sambungnya.

“Dengan bergabungnya SKK Migas ke dalam Pertamina, maka diharapkan aset-aset cadangan terbukti migas yang ada di perut bumi Indonesia bisa dimonetisasi. Dengan begitu kemampuan modal Pertamina akan meningkat,” tutup Arie.

Editor: hz/hy/wid
Publish: wd

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

three × four =