Mon. Mar 1st, 2021

Kadiskes Ketapang: Pembangunan Puskesmas Pemahan Bukan Gagal Tetapi di Tunda Secara Sementara

3 min read
Bagikan Berita

2,504 total views, 8 views today

tajukreportase.com – Ketapang – Kalimantan Barat. Menanggapai isu yang berkembang di publik saat ini bahwa pembangunan Puskesmas di Kecamatan Pemahan Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat gagal, dibantah oleh Kepala Dinas Kesehatan Ketapang H. Rustami, SKM.,M. KES dirinya menjelaskan “sehubungan dengan hal hal yang bisa menimbulkan konflik sosial maka pembangunan gedung puskesmas di Kecamatan Pemahan di tunda secara sementara bukan permanen. nanati setelah keadan mulai kondusif maka kami akan melanjutkan pekerjaan tersebut sesuai rencana” kata Rustami menyampaikan pada saat press release di aula kantor dinas kesehatan yang beralamat diJalan D.I Panjaitan pada Rabu (19/1/2021)

Dia juga mengakui bahwa dirinya orang asli ketapang untuk pertama kali semenjak Indonesia merdeka yang di angkat oleh Bupati Ketapang sebagai kepala dinas kesehatan, untuk itu dirinya akan menjalankan tugas sebaik mungkin

” saya sudah berkomitmen dihadapan bupati ketapang akan menjalankan tugas sebaik mungkin, sebagai orang ketapang asli malu saya jika pekerjaan saya kurang berkenan dimasyarakat” akui Rustami

Turut hadir pada acara klarifikasi tersebut Tim Probity Audit Inspektorat Kabupaten Ketapang Listyo, PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) Agus Trihandoko.S.Psi, PPTK ( Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatanserta) Ferdinan. Md.Kep beserta staf dan Tim Pengendali tehknis

Diruangan yang sama Listyo memaparkan kronologis tertundanya pekerjaan pembanguna Puskesmas di kecamatan Pemahan Kabupaten Ketapang Tahun Anggaran 2020 dengan Pagu Dana sebesar Rp. 7.162.500.000 milyar dan dilaksanakan oleh PT. Mair Bela Kandarika.Berawal dari Lokasi yang tidak cukup luas untuk pembanguna puskesmas memngingat lahan tersebut bekas Postu, dan sewaktu diminta untuk menyediakan lahan ada ganti rugi lahan dengan harga yang tidak layak sehingga Camat Pemahan dihadiri semua kepala desa dan kepala dinas Kesehatan melakakukan mediasi antar desa Lalang Panjang dan Desa Pebihingan dengan dibuktikan daftar hadir masyarakat kedua desa tersebut, dari hasil pertemuan itu disepakati bahwa jika yang menentukan lokasi pembangunan puskesmas adalah Bupati ketapang masyarakat akan setuju. Dan akhirnya pembangunan puskesmas ditetapkan di Desa Lalang Panjang dengan mengambil titik koordinat hingga proses penandatanganan kontrak dan disampaikan ke Kementerian pusat sehingga tidak bisa dialihkan ke tempat lain lagi. mengingat Desa Lalang Panjang lokasinya tidak jauh juga dari ibu kota kecamatan dan dengan tanah yang di hibah dari Desa serta disetujui oleh warga desa Lalang panjang

” Cuman pada saat mau dilaksanakan pekerjaan itu, sebagian warga Pebihingan berubah pikiran mereka maunya pembangunan ditempatkan dekat dengan ibukota kecamatan, padahal puskesma yang dibangun dilalang panjang sekarang ini jaraknya tidak jauh jauh dari ibukota kecamatan tidak sampai 2 kilo meter, akhirnya mereka melakukan demonstrasi serta menahan bahan bahan material bangunan agar tidak sampai dilokasi, maka dari itu agar tidak terjadi konflik di masyarakat yang sudah saling mengancam pembangunan semntara ditunda dulu ini kejadian yang sebenarnya” kata Listyo

Listyo selaku tim probity audit inspektorak kabupaten ketapang lebih lanjut menjelaskan, penundaan pembangunan puskesmas melewati tahun anggaran sudah didasari Payung hukum, pertama PP No. 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah pada pasal 29 poin 2 menyatakan uang muka pada mana dimaksud diberikan dengan ketentuan paling tinggi 30% dari nilai kontrak untuk perusahaan kecil, pada poin C paling tinggi 15% untuk kontrak tahun jamak.
kemudian PP No. 45 tahun 2013 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

” jadi uang muka yang diberikan kemaren oleh pihak penyedia itu 20% bukan 30% ini yang sudah kami kawal” jelas dia

masih kata listyo kemudian bagian ke 6 pasal 55, dalam hal terjadi keadaan kahar atau kejadian tertentu pelaksanaan kontrak dapat dihentikan dan dilanjutkan pada pihak dapat melakukan perubahan kontrak, pada poin 3, perpanjangan waktu untuk perpanjangan kontrak yang disebabkan keadaan kahar dapat melewati tahun anggaran.

“Prinsipnya saya hanya membacakan regulasi yang ada, bukan pendapat saya atau interpensi pihak lain. kami melakukan ini apa adanya sesuai dengan kondisi dilapangan” tegas Listiyo

namun walupun demikian adanya dirinya bersama tim dan Kadiskes berharap pembangunan puskesmas tetap berjalan dengan aman hingga selesai agar bisa melayani masyarakat dan demi untuk kemajuan Kecamatan Pemahan.
Editor:hy/hz
Publish:jok

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

five − one =